Si Pak C dan Pegawai-Pegawainya

Standard

Mon pulang hari itu dan bercerita kepada saya mengenai sebuah kejadian di kantor tempatnya dulu bekerja. Saya hampir mengabaikannya begitu saja kalau dia tidak memulainya dengan kata, “Eh tau ga, ada kejadian tolol.” Karena saya suka mendengarkan kisah-kisah yang menceritakan ketololan orang lain, maka saya pun memasang telinga dan menahan lidah untuk berkomentar. Dan beginilah ceritanya:

Alkisah, tempat kerja Mon yang dulu adalah sebuah perusahaan cabang dari negara tetangga dan dipimpin oleh seorang warga negara asing, sebut saja Pak C. Pak C itu, selain merupakan seorang bos yang semena-mena, juga suka seenaknya saja membuat kebijakan kantor. Salah satu kebijakan kantor yang paling dibenci oleh para pegawainya adalah 5 hari kerja seminggu selama 9 jam tiap harinya, dan 4 jam di hari Sabtu.

Maka, suatu hari berdemolah mereka meminta pengurangan jam kerja dengan meliburkan hari Sabtu. Alasan para pegawai itu adalah karena bahkan di kantor pusat saja, hari Sabtu itu bukan hari kerja. Si Pak C memutuskan, untuk menghindari tuntutan-tuntutan semacam itu, maka dia ingin membuat kontrak segera setelah kesepakatan bersama diraih. Perundingan pun dilakukan.

Di akhir perundingan, Pak C mengusulkan untuk mengambil jalan tengah dengan meliburkan dua kali hari Sabtu dalam sebulan, dan menggantinya dengan tambahan setengah jam setiap harinya. Para pegawai gembira karena tuntutan mereka ditanggapi dan dituruti, dan segera mereka menandatangani kontrak. Saya tidak tahu apakah mereka sadar kalau mereka malah dirugikan dua jam.

Hitung saja: 1/2 x 5 (hari kerja) – 2 x 4 (hari Sabtu yg diliburkan) = 10 – 8 = 2 jam tambahan setiap bulan. Dan semua orang sekarang terikat kontrak tersebut.

Tidak lama setelah kami menertawakan kontrak tersebut, kami mendengar berita di TV bahwa para PRT menuntut disahkannya RUU PRT. Baru mendengar judulnya saja kami sudah bisa menduga bahwa ini pasti sama-sama konyolnya dengan kebanyakan RUU lain yang dibuat hanya karena ada sebagian anggota masyarakat yang sebenarnya hanya bisa asal bunyi saja. Contohnya ya anggota LSM yang diundang untuk bicara di TV itu.

Coba bayangkan percakapan di bawah ini (sudah saya edit karena saya tidak ingat kalimat tepatnya):

Anggota LSM (ALSM): kami inginnya sih PRT mendapatkan gaji sesuai dengan UMR.
Presenter (PRES): tapi kan ada anggapan bahwa PRT itu tidak membayar tempat tinggal, dan makan pun sudah ditanggung.
ALSM: ya nanti dari gaji dipotongkan aja dengan biaya akomodasi
PRES: tapi kan tingkat ketrampilan PRT tidak sama satu dengan yang lain. Apakah semua harus digaji sama gitu?
ALSM: nah kalau begitu itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan semacam pelatihan-pelatihan kepada tenaga kerja kita.

Asbun kan?

Katakanlah UMR di Solo itu 600rb, dikurangi biaya tinggal 200rb sebulan dan makan 100rb sebulan saja berarti sebulan majikan cuma perlu bayar 300rb gitu? Mama saya membayar PRT saya 500rb, dengan kerjaan tiap hari main-main dan jalan-jalan sama Caca dan Berry. Di Jakarta UMR itu 1,2 juta, dikurangi biaya tinggal 400rb dan makan 200rb sebulan, jadi majikan hanya perlu bayar 600rb sebulan gitu? Mamanya si Onyed membayar PRT nya 1 juta sebulan. Kalau mau, boleh saja sih. Let’s sign the contract! (Mengikuti kata-kata Pak C).

Saya percaya bahwa untuk menuntut sesuatu yang lebih kita harus punya kemampuan ekstra terlebih dahulu. Salah satu kemampuan ekstra yang dibutuhkan itu adalah kecerdasan, dan kemampuan menahan lidah untuk tidak asal bunyi, asal menuntut tanpa tahu apa yang sedang mereka tuntut. Pak C memang bukanlah contoh bos yang baik, dan banyak bos yang lebih buruk dan lebih licik dari Pak C. Tuntutan asbun macam RUU PRT hanyalah celah untuk membuat hidup orang lain menjadi lebih sengsara saja.

Sayangnya tidak semua orang pernah mendengar kisah Pak C dan pegawai-pegawainya…

Advertisements

Comments are closed.